Hukum Forex Di Brunei

Oleh: Inna Zunia Fauziana dan Harsani Negara Brunei Darussalam merupakan salah Satu Negara Islam kerajaan di Utara Kalimantan berbatasan dengan Lautan Cina Selatan di Utara, dan Serawak di Barat, dan Timur. Luas. 5765 km. Penduduk: 264.000 (1991). Komposisi penduduk: Melayu (69), Asli (5), Cina (18), Dan Bangsa-Bangsa giaciuto (8). Agama resmi Islam (67) dengan bermazhab Syafii.1 Sedang Yang lainnya Budha (14), Kristen (9,7) dan lainnya (12) termasuk Agama pribumi Suku dayak. Bahasa Melayu resmi. Ibukota Bandar Sribegawan. Mata uang: Dollaro del Brunei (100 centesimi). Sumber Utama penghasilan Negara: gas Bumi dan minyak.2 Populasi penduduk Brunei Adalah 301.000 yang terdiri Dari 70,5 orang yang Melayu umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil, orang Cina 16 dimana 80 Nya Tidak terakomodasi sebagai Warga Negara resmi, dan beberapa Kelompok lokal seperti orang Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru dan Tutung, pendatang Yang berjumlah 8,2 umumnya sebagai Pekerja Industri yang berasal dari Inggris 6.000 orang, Asia Selatan 4.200 orang, Gurkha 1.000 orang, Corea del dan Fhilipina. Bahasa Melayu menjadi bahasa Utama, disertai bahasa Inggris, Cina, Iban, dan belasan dialek Daerah yang berjumlah 17 italiano. Brunei dikenal sebagai salah Satu Negara terkaya di Asia Karena Hasil minyak buminya.3 Negara ini mempunyai otoritas Tidak Hanya meliputi seluruh Pulau Borneo tetapi Juga beberapa bagian Pulau-Pulau Suluh dan Fhilipina Namun Mulai Abad ke-17 Lebih-Lebih pada Abad ke-18 Dan ke-19. Kekuasaan kesultanan Brunei Mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North Borneo società dan Serangan-Serangan para pembajak. Pada Abad ke-19 Wilayah Negar Brunei tereduksi menjadi sangat ecil smpai batas-batas yang ada sekarang. Pada tahun 1847 sultano del Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris Raya untuk memajukan hubungan Dagang dan penumpasan para pembajak. Perjanjian berikutnya diadakan pada tahun 1881 yaitu perjanjian Negara Brunei berada dibawah proteksi Inggris Raya. Pada tahun 1963 Negara Brunei berbentuk Negara Merdeka Melayu Inggris dengan Tidak bergabung dengan federasi Malesia. Sampai akhirnya tanggal 1 Januari 1984 Brunei Darusalam menjadi Negara Kesulatanan yang Merdeka dan berdaulat.4 Bentuk pemerintahan Brunei menurut Konstitusi di kesultanan dijalankan Oleh Majelis Umum, Dewan Menteri, dan Badan Legislativo. Sultan mempunyai kekuasaan yang sangat besar kuasa eksekutif tertinggi berada di tangan Sultan sebagai Menteri Besar (Ketua Menteri). Diperkirakan Islam Mulai diperkenalkan di Brunei pada tahun 1977 melalui Jalur Timur Asia Tenggara Oleh pedgang-pedagang Dari Cina. L'Islam menjadi agama resmi Negara semenjak Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan Berganti nama menjadi Muhammad Shah (1406-1408) .5 Perkembangan islam Semakin maju setelah Pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, Malak jatuh ketangan Portugis (1511) sehingga banyak Ahli Agama Islam pindah ke Brunei. Kemajuan Dan perkembangan Islam semakian nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah (Sultan ke-5), Yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan (Borneo), Kepulauan Sulu, Kepulauan Balakac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan Utara Pulau Pallawan sampai ke Manila. Pada masa Sultan Hassan (Sultan ke-9) dilakukan beberapa hal yang menyangkut tata pemerintahan: 1) menyusun institusi-institusi pemerintahan Agama, Karena agama memainkan peranan penting Dalam memandu Negara Brunei ke Arah kesejahteraan. 2) menyusun ADAT-istiadat yang dipakai Dalam semua upacara, baik Suka maupun Duka, disamping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja 3) menguatkan undang-undang Islam, yaitu hukum Qanun yang mengandung 46 Pasal dan 6 bagian. Pada tahun 1888-1983 Brunei di bawah penguasaan Inggris. Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983. Setelah Merdeka, Brunei Darussalam menjadi Sebuah Negara Islam Melayu Beraja melayu diartikan dengan kebaikan Unsur-Unsur dan menguntungkan. L'Islam diartikan sebagai Suatu kepercayaan yang dianut Negara yang bermadzhab Ahlussunnah Wal Jamaah sesuai dengan Konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Beraja Adalah Suatu sistem Tradisi melayu yang Telah Lama Ada. Brunei merdeka sebagai Negara Islam dibawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanah Bolkiah Muizzadin Waddaulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan Adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Baginda Dan Yang Dipertuan Negara. Gelar Muizzadin Waddaulah (penata agama Dan Negara) menunjukkan Ciri keIslaman yang Selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Sultan Telah melakukan Usaha penyempurnaan pemerintah, Antara rimasto membentuk dengan Majelis Agama Islam ATAS dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas menasehati sultano Dalam masalah Agama Islam. Langkah ini yang ditempuh sultano Adalah menjadikan Islam Benar-Benar berfungsi sebagai pandangan Hidup Rakyat Brunei dan Satu-satunya ideologi Negara. Untuk itu, dibentuk Jabatan Hal ikhwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada Masyarakat Luas. Untuk kepentingan penelitian Agama Islam, pada tanggal 16 settembre 1985 didirikan Pusat Dakwah, Yang Juga bertugas programma melaksanakan dakwah Serta Pendidikan pada Pegawai-Pegawai Agama Serta Masyarakat Luas dan PUSAT pameran perkembangan dunia Islam. Di Brunei, orang-orang dan cacat Anak Yatim menjadi tanggungan Negara. Seluruh Pendidikan Rakyat (dari TK sampai perguruan Tinggi) dan Pelayanan Kesehatan diberikan Secara gratis. Brunei Juga mengembangkan hubungan Luar Negeri dengan masuk Organisasi Konferensi l'Islam, l'ASEAN, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.6 Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang dilaksanakan di Brunei ialah Undang-Undang Islam yang Telah dikanunkan dengan hukum Qanun Brunei. Hukum Qanun Brunei tersebut Sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) Yang disempurnakan Oleh Jalilul Jabbar (1619-1652 M) .7 Pemberian kekuasaan di bidang hukum Secara Penuh Baru diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian pada 1888 Dalam Artikel VII yang membuat aturan: Bidang kuasa sivil dan jinayah kepada jawatan kuasa Inggris untuk mengendalikan KES Rakyat, KES Rakyat Asing Dari Negara-Negara jajahan Inggris dan KES Rakyat Negara rimasto jika mendapat persetujuan kerajaan negara mereka. Bidang kuasa untuk menghakimkan KES yang melibatkan Rakyat Brunei jika Rakyat Dalam Brunei KES tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi Jika didalam sesuatu KES tersebut, Rakyat Brunei Adalah orang yang dituntut atau didakwa maka KES ITU akan diadili Oleh Mahkamah Tempatan. Kekuasaan yang Lebih Luas Lagi Dalam bidang hukum diberikan setelah adanya perjanjian tahun 1906. Dengan perjanjian tersebut Inggris Lebih leluasa mendapat kekuasaan yang Luas untuk campur tangan Dalam urusan per-Uuan, Pentadbiran Keadilan dan kehakiman, masalah negara dan pemerintahan kecuali Dalam perkara-perkara Agama Islam . Karena undang-undang ADAT dan kedudukan hukum Syara dirasa Tidak begitu Jelas, kesultanan pada Brunei memberi Petisi kepada Pesuruh Jaya Britannica 2 Luglio 1906 yang isinya menuntut: Setiap Kasus yang berkaitan dengan Agama Islam diadili Oleh Hakim-Hakim setempat. Meminta agar ADAT-ADAT dan undang-undang setempat Tidak dirombak, dipindah, dan dilanggar Selama-lamanya. Dari kedua Petisi ini, Yang Approvato Oleh Inggris Hanya masalah Nomor Satu dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan Mahkamah Syariah yang akan mengendalikan Agama urusan-urusan Islam. Sedangkan yang kedua ditolak, penolakan ITU didasarkan pada tujuan perjanjian 1906 Adalah untuk memperbaiki ADAT dan undang-undang setempat sebagai Langkah untuk menyelamatkan Brunei Dari wilayahnya kehilangan-kehilangan. Untuk seterusnya Mahkamah Syariah Brunei Hanya dibenarkan melaksanakan undang-undang Islam yang berikatan dengan perkara-perkara Kawin, Cerai, dan ibdat (khusus) Saja. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayat diserahkan kepada undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law in Inghilterra. Peraturan dan perundang-Undangan di Brunei Terus menerus dirombak, seperti pada tahun 1912 Majelis Masyuarat Negeri Telah mengundangkan undang-undang Agama Islam yang dikenal dengan maomettani matrimoni e divorzio enactement. Sampai yang terakhir yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Majelis Ugama, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi tahun 1955, Yang Telah berlaku pada tanggal 1 Januari 1956. Setelah tahun ITU-berturut turut undang-Undang mengalami amandemen yaitu Mulai tahun 1957 1960, 1961 dan 1967.8 Ketika terjadi Le leggi di revisione del Brunei pada tahun 1984 undang-undang inipun mengalami revisi TAPI Hanya sedikit saja disamping namanya ditukar dengan akta Majelis Agama dan Mahkamah Kadi Penggal 77,9 ini Sebenarnya perundang-Undangan, menurut Hooker, pada didasarkan perundangan yang berlaku di Negeri Kelantan dengan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi Brunei. Peraturan ini membuat peraturan tentang: pendahuluan (Bagian I Pasal 1-4) Majelis Ugama Islam (Bagian II Pasal 5-44) Mahkamah syariah (Bagian III Pasal 45-96) Masalah Keuangan (Bagian IV Pasal 97-122) Masjid (Bagian V Pasal 123-133) Perkawinan dan perceraian (Bagian VI Pasal 134-156) Nafkah Tanggungan (Bagian VII Pasal 157-163) Muallaf (Bagian VIII Pasal 164-168) Kesalahan (Bagian IX Pasal 169-195) Perkara Umum (Bagian X Pasal 196-204) undang-undang keluarga Islam Brunei yang terdapat Dalam undang-undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 bentuk dan kandungannya Masih sama dengan undang-undang Majelis Ugama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi No. 201955. Dalam undang-undang tersebut masalah hukum keluarga Islam diatur Hanya 29 Bab yaitu di bawah aturan-aturan matrimonio e divorzio di bagian VI yang diawali dari Pasal 134-156, Dan Manutenzione di dipendenti di bagian VII yang dimulai dari Pasal 157-163,10 Untuk Lebih memberikan Wawasan, sebagian Dari aturan ini akan dijelaskan di bawah ini dengan diberikan perbandingan dengan Negara yang berada diwilayah Asia Tenggara yaitu Malesia dan Singapura. Alasannya Karena ketiga Negara ini bertetangga dan mempunyai kesamaan Dalam WARISAN Sosial, budaya dan adatnya, disamping ITU madzhab yang dianut Oleh penduduknya Adalah madzhab Syafii.11 Perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan Oleh pihak laki-laki yang dibuat baik Secara Lisan maupun Secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum musulmano, Akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu Harus membayar sejumlah sama dengan banyaknya mas Kawin, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan Secara Suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perjanjian tersebut dari pihak Perempuan, Maka hadiah pertunangan Harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan Suka rela. Semua pembayaran baik yang digariskan Tadi Bisa didapatkan kembali melalui perkawinan. Hal ini Tidak dijelaskan Dalam fikih Syafi8217i Secara eksplisit. Dalam Undang-undang Brunei orang yang Bisa menjadi pendaftar nikàh Cerai selain kadi besar dan kadi-Kadi Adalah imam-imam Masjid, disamping imam-imam ITU merupakan Juru nikàh yang diberi tauliah untuk menjalankan setiap AKAD nikàh. Orang biasa melangsungkan Sebuah Pernikahan Adalah orang yang diberi kuasa (tauliah) Oleh sultano atau yang diberi kuasa Oleh hukum untuk orang Islam. Tetapi Dalam Hal kehadiran dan kebenaran pendaftaran Juga diperlukan. Walaupun demikian Pernikahan yang Tidak mengikuti aturan ini tetap dilangsungkan (SAH), tetapi menurut aturan hukum musulmano dianggap SAH dan hendaknya didaftarkan. Sedangkan yang dinamakan perkawinan yang Tidak SAH Adalah perkawinan yang Tidak mengikuti hukum madzhab yang dianut Oleh kedua Belah pihak. Aturan-aturan yang berlaku di ATAS merupakan Reformasi hukum keluarga Islam yang sifatnya normativo, Karena dengan Tidak adanya pencatatan dan pendaftaran Tidak menyebabkan batalnya Suatu perkawinan bahkan Dalam hal ini ternyata di Brunei terasa Lebih longgar dibanding dengan Negara tetangganya, Karena dengan Tidak mendaftarkan perkawinan tersebut Tidak merupakan Suatu pelanggaran. 12 Persetujuan kedua Belah pihak Dalam perkawinan sangat diperlukan selain ITU Wali Pengantin Perempuan Harus memberikan persetujuan atau Kadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja yaitu apabila Tidak ada wali Nasab atau wali Naab Tidak menyetujui dengan Alasan yang kurang tepat hal ini Juga terjadi di Malesia, Yang memberikan aturan tentang keharusan adanya izin wali Dalam nikàh. Jika Tidak ada wali Nasab atau wali Tidak memberikan izin dengan Alasan yang Tidak masuk akal pengadilan dapat memberikan izin kepada orang rimasto untuk bertindak sebagai Wali. Di Singapura aturan ini ditetapkan melalui ordonansi musulmano 1957 yang memberikan otoritas kepada Kadi untuk menyelenggarakan Pernikahan seorang Perempuan yang Tidak mempunyai wali Nasab, atau walinya Tidak memberikan izin denagn Alasan yang Tidak masuk Akal, asalkan Tidak ada halangan berdasarkan hukum islam. Jika Perempuan Cerai sebelum disetubuhi maka ia Tidak boleh dikawinkan dengan orang rimasto kecuali dengan suaminya yang terdahulu Dalam masa iddah. Kecuali Telah dibenarkan Oleh Kadi yang berkuasa dimana ia tinggal. Dalam Undang-undang Brunei selanjutnya disebutkan bahwa bagi Perempuan yang dicerai dengan talak Tiga Tidak boleh nikàh Lagi dengan suaminya yang terdahulu. Kecuali ia Kawin dengan laki-laki lain denagn cara yang SAH dan bersetubuh dengannya kemudian diceraikan dengan cara yang SAH sesuai dengan undang-undang. Peraturan perceraian Brunei yang lainnya Adalah seorang SUAMI Bisa menceraikan istrinya denagn Talak 1, 2, 3, denagn hukum musulmana seorang SUAMI mesti memberitahukan tentang perceraiannya kepada pendaftar Dalam tempo 7 Hari. Jika seorang Perempuan yang Sudah menikah Bisa Juga mengajukan permohonan Cerai kepada Kadi dengan mengikuti hukum musulmano. Apabila suaminya rela hendaknya dia mengucapnya Cerai. Kemudian didaftarkan Dan Kadi akan mengeluarkan akta perceraian kepada kedua Belah pihak sebagai perbandingan di Negara Malaysia hukum yang berlaku ternyata membatasi kebebasan seorang SUAMI musulmano untuk istriny menceraikan, rimasto Hal denag hukum yang berlaku di serawak, Jika SUAMI menuntut perceraian pada istrinya maka ketika dibuktikan bahwa ia Tidak bersalah pengadilan akan memberikan waktu 15 Hari untuk mempertimbangkan kembali seandainya waktu yang diberikan Habis Sedang ia Masih Dalam keputusannya maka di izinkan kepadanya untuk menceraikan istrinya dengan membayar Denda. Di Brunei Juga diberlakukan aturan yang menyatakan bahwa jika pihak Tidak menyetujui perceraian denagn Penuh kerelaan maka kedua Belah pihak Bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau Cerai tebus talak Kadi akan menilai jumlah yang dibayar sesuai dengan Taraf kemampuan kedua Belah pihak tersebut. Serta mendaftarkan perceraian ITU. Perceraian dengan cara ini ternyata berlaku juga di Malesia. f. Talak tafwid, fasakh dan perceraian Oleh pengadilan Perempuan di Brunei Bisa memohon kepada Mahkamah Kadi untuk mendapatkan perceraian lewat fasakh. Yaitu Suatu pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum musulmano pernyataan fasakh ini tidak akan dikeluarkan, kecuali mengikuti hukum Islam dan pihak Perempuan dapat memberikan keterangan dihadapan sekurang-kurangnya dua Saksi denagn mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Bagi para Istri di Malesia, pihak Istri diberikan hak untuk mengajukan perceraian dengan Alasan bahwa suaminya impoten sedangkan di Singapura pengadilan dapat menerima tuntutan dari kaum Perempuan muslimah untuk mengadakan perceraian (fasakh) Dan memutuskannya berdasarkan hukum Keluarga Islam. Apabila Selalu Muncul masalah Antara SUAMI dan Istri maka Kadi Bisa mengangkat seorang, dua orang pendamai atau Hakam dari keluarga yang Dekat Dari Masing-Masing pihak yang mengetahui keadaannya. Kadi memberikan petunjuk kepada Hakam untuk melaksanakan arbiterase dan Harus melaksanakannya sesuai dengan hukum musulmana, apabila Kadi Tidak sanggup atau Tidak menyetujui APA yang dilakukan Oleh Hakam Kadi akan mengganti dan mengangkat Hakam di Più. Haruslah di angkat seorang Hakam Dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari Keluarga Perempuan, kedua Hakam Yang diangkat ITU Adalah orang yang terpercaya dengan persetujuan SUAMI Istri dan kedua SUAMI Istri ITU mewakilkan kepada kedua Hakam untuk Kumpul Lagi atau bercerai apabila kedua Hakam itu berpendapat demikian . Dalam Undang-undang ini disebutkan adanya rujuk setelah dijatuhkannya Talak, yaitu apabila cerainya dengan talak Satu atau dua. Tinggal bersama setelah bercerai mesti berlaku dengan kerelaan kedua Belah pihak denagn condizioni Costi Tidak melanggar hukum musulmano dan Kadi Harus mendaftarkan untuk tinggal Bersama. Apabila perceraian yang Bisa dirujuk kembali dilakukan dengan Tanpa sepengetahuan Istri maka ia Tidak dapat diminta untuk tinggal bersama sampai diberitahukan tentang perkara ITU. Kemudian Jika setelah menjatuhkan talak yang Masih Bisa dirujuk kembali pihak SUAMI mengucapkan rujuk dan pihak Istri menerimanya, Maka Istri dapat diperintahkan Kadi untuk tinggal bersama tetapi pihak tersebut dibuat Tidak Bisa sekiranya pihak Istri Tidak memberi kerelaan. Pembicaan nafkah Hanya dipakai àlam tuntutan yang dibuat Oleh orang lainnya Islam terhadap orang yang l'Islam. Yang termasuk kedalam ini Adalah para Istri, anak SAH Yang Masih Belum dewasa, orang yang Tidak mampu membiayai (fiskal), orang yang berpenyakit dan Anak diluar nikàh. Tiga condizioni Costi ini Bisa dijadikan tuntutan berdasarkan hukum musulmano yang Dalam Hal menentukan hak untuk nafkah. Dalam Kasus Anak diluar nikàh, Mahkamah Kadi akan membuat ketentuan yang dianggap sesuai. Perintah Bisa dikuatkan melalui Mahkamah Majistret atau Mahkamah Kadi Besar. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum Islam di Brunei mengalami perubahan setelah adanya perjanjian-perjanjian dengan Inggris yang menyebabkan Inggris campur tangan Dalam urusan kehakiman kekuasaan, Keadilan, hukum Serta perundang-Undangan. Pelaksanaan hukum Islam Secara khusus diserahkan kepada pemerintah Brunei, Yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Mahkamah Syari8217ah. Negara Brunei Darussalam mengakomodasi hukum Islam, ADAT, dan Barat tetapi yang SERING sekali digunakan Adalah hukum musulmani (l'Islam). Pengambilan hukum Islam di Brunei Secara utuh dikembangkan dari mazhab Syafi8217i dan sebagian Besar bersifat normativo, meskipun demikian ternyata pembaharuan hukum yang bersifat substansial Tidak sejalan dengan Syafi8217i sendiri bahkan dengan mazhab rimasto iddah masalah seperti yang Belum disetubuhi Oleh suaminya, kemudian Ganti Rugi batalnya perjanjian pertunangan. Kita ketahui hukum di Brunei dipengaruhi Oleh Inggris melalui perjanjian-perjanjian sehingga memungkinkan Inggris campur tangan dan Brunei menjadi pemerintahan bergantung pada Inggris. pada Andaikan waktu ITU Kesultanan Brunei tegas Tidak lemah, Serta mampu menangani konflik yang ada di Negara Brunei mungkin Bruneei menjadi Negara-Negara Yang mempunyai undang-undang hukum Islam yamg Kuat. Strategi kuatnya kekuatan Negara Dalam menghadapi persoalan menjadi hal yang penting di Brunei dan seluruh Negara. Semoga Brunei Terus-menerus melakukan pembaharuan hukum dan tidak menyimpang Jauh dari hukum islam sehingga Tidak tertinggal dwengan Negara-Negara lainnya dan diharapkan pengetahuan hukum Islam di Brunei menjadikan kita Lebih Yakin dan percaya bahwa hukum Isalm yang kita gunakan Adalah hukum yang Benar yang sesuai dengan Al - Qur8217an dan As-Sunnah Katrena Negara lain seperti Brunei berprinsip yang sama dengan UMAT Islam di Indonesia. Negara Brunei mempunyai otoritas Tidak Hanya meliputi seluruh Pulau Borneo tetapi Juga beberapa bagian Pulau-Pulau Sulu dan Fhilipina. Pada Abad ke-18 dan ke-19 kekuasaan kesultanan Brunei Mulai berkurang akibat adanya konsesi yang dibuat dengan Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North Borneo Company. Perlu diketahui di Brunei terjadi perjanjian kurang Lebih sekitar lima perjanjian yaitu: Perjanjian pada tahun 1847 sultano del Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris Raya untuk memajukan hubungan Dagang dan penumpasan para pembajak. Perjanjian kedua pada tahun 1881 yaitu perjanjian Negara Brunei berada dibawah proteksi Inggris Raya. Perjanjian pada tahun 1856 intervensi Inggris Dalam tulisan hukum Brunei (intervensi) Perjanjian pada tahun 1888 tentang bidang kekuasaan kehakiman di Brunei (pembagian kekuasaan kehakiman dengan pihak Inggris) Perjanjian pada tahun 1906 tentang kekuasaan Dalam bidang hukum (kekuasaan intervensi perundangan-Undangan, pentadbiran Keadilan, Dan kehakiman, masalah negara dan pemerintahan) perjanjian-perjanjian tersebut menimbulkan efek yang sangat Jelas bagi perkembangan hukum di negara Brunei. Brunei Darussalam memiliki kekuasaan kehakiman yang terpisah yaitu kekuasaan kehakiman Inggris dan kekuasaan kehakiman Brunei. Sungguh mengherankan Bukan Suatu Negara mempunyai kekuasaan kehakiman di Più disamping kekuasaan kehakiman Brunei. Disamping ITU pula Inggris mempunyai kekuasaan untuk intervensi Dalam urusan perundang-Undangan kehakiman masalah Negara terkecuali perkara-perkara agama islam. Terlihat Jelas sekali bahwa perjanjian-perjanjian denagn pihak Inggris banyak berdampak negatif yaitu merugikan Bangsa Brunei Dalam Hal mereka sebagai Bangsa Yang ingin merdeka. faktor-faktor yang menyebabkan Brunei Selalu terposok atau tersudut Dalam perjanjian kemungkinan Karna lemahnya sultano Dalam menghadapi tekanan-tekanan Inggris dan Juga lemahnya pengetahuan Strategis politik sehingga terjadi ketidak Adilan Dalam pembagian kekuasaan. Seperti pada etisi yang diajukan pada Kesultanan Brunei kepada seluruh pada Jaya Britannica 2 Luglio 1986 dimana Petisi ITU berisi dua tuntutan dari kedua Petisi Hanya masalah Nomor Satu Yang Approvato Oleh Inggris dan tidak dilanjuti dengan mengembangkan Mahkamah Syari8217ah sedangkan yang kedua ditolak Karena isinya bertentangan dengan isi perjanjian tahun 1906. Mahkamah syari8217ah Bunei Hanya dibenarkan melaksanakan undang-undang Islam yang berkaitan denagn perkara-perkara Kawin, Cerai, dan ibadah (khusus). Sedangkan masalah yang berkaitan dengan jinayah diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law in Inghilterra. Untuk seterusnya peraturan dan perundang-Undangan di Brunei Terus-menerus mengalami perombakan. 1 David Leake, JR. Dalam John L. Eposito (Ed), The Oxford Enciclopedia della moderna islamica mondiale, (New York: Oxford University Press, 1995), Cet. 1, Hal. 232 2 Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam, hal.256. 3 http: hukumislamdibruneidarussalam www. Com. 4 Inamulah khan (Ed), The World MuslimGazeteer, (Delhi: editore internazionale islamica, 1992), p. 175 6 Ensiklopedia l'Islam, op. cit. Hal. 257-258 7 Haji Mahmud Othman Saedon Awang, Mahkamah Syariah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya, Dalam Mimbar hukum No. 23 Tahun VI, 1995, pag. 41-42 8 Tahir Mahmud, Legge personali nei paesi islamici: Storia, Testo e analisi comparativa, (New Delhi: Accademia di diritto e religione, 1978), h. 198-199. 9 Haji Salim bin Haji Besar, Pelaksanaan Undang-undang keluarga Islam di Negara Brunei Darussal Alam dan Permasalahannya Dalam Mimbar Hukum, h. 9-10 ottobre Prof. Dr. Atho Mudzhar dan Dr. Khoerudin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam moderno, (Giacarta: Ciputat Press, 2003), Cet. I, h. 178-182 11 Tahir Mahmood, Famiglia legge di riforma nel mondo musulmano, (Bombay:. N. M. Tripathi Pvt Ltd. 1972), h. 198. 12 Prof, Dott Atho Mudzar, op. cit. Hal. 184-185 SAYA SGT Setuju SX NEGARA BRUNAI MEMAKAI hukum ISLAM YG SESUAI DGN Al Quran DAN Hadish (Ahlul Sunnah wal JAMA8217AH). SAYA BERNAMA HAJJ ERNAYETI. DARI Pekanbaru RIAU INDONESIA. Ingin MEMENUHI Janji SAMA ALLAH Untuk I8217TIKAF DI Mesjid SULTAN Hassanal Bolkiah. KRN SDH SEMBUH DARI KOMA. JATUH NA pilihan SAYA UTK PENUHI Janji ITU Adalah KE NEGARA BRUNAI OLH Ustad Salaf ABU ZUBAIR. KRN Masih BERDEKATAN DGN INDONESIA. MAKA SAYA PUN BERANGKAT KE BRUNAI DARI Pekanbaru. TAPI TDK ADA YG LANGSUNG HRS TRANSITO DI MALESIA. LALU SAYA PUN PRENOTAZIONI TIKET PESAWAT Air Asia DA TRAVELOKA MENUJU BRUNAI PADA TGL 1112017. PADA HARI SELASA TGL 1.712.017 JAM 17.20 SAYA BERANGKAT DARI Pekanbaru KE MALAYSIA DULU KRN TDK ADA PSAWT YG LGSG KE BRUNAI. SAYA TIBA DI KLIA 2 airpot INTEL KL MALESIA JAM 19.10. KRN ESOK HARI SAYA Harus terbang KE BRUNAI DGN PESAWAT YG SAMA Air Asia PADA JAM 06:40. SETIBANYA DI KLIA 2 airpot INTEL KL MALESIA. SAYA LANGSUNG MENUJU COUNTER Air Asia UTK MENGAMBIL BORDING PAS SAYA. TAPI PIHAK Air Asia MENGATAKAN ESOK PAGI JAM 3 AM. PIHAK Air Asia Pekanbaru TDK ADA MENGATAKAN KPD SAYA Harus MEMBELI TIKET PP KETIKA SAYA TANYAKAN. MAKA SAYA CUMA MEMBELI TIKET pergi SAJA KE BRUNAI. NANTI DARI BRUNAI STLH niat SAYA UTK I8217TIKAF SLMA DI Mesjid Sulatan Hassanal Bolkiah. BARU SAYA MEMBELI TIKET Pulang KE INDONESIA. SEBENARNYA niat SAYA Ingin hijrah KE NEGARA BRUNAI KRN Ustad Salaf MENGATAKAN KEPADA SAYA BAHWA SAYA Sangat SESUAI TINGGAL DI NEHARA BRUNAI KRN MEMEGANG hukum ISLAM YAITU Ahlul Sunnah wal JAMA8217AH Jauh DARI SGLA HIBURAN ATAU TEMPAT TEMPAT MAKSIAT SPT DI INDONESIA. MALAYSIA DLL. NEGARA BRUNAI SM SPT NEGARA ARABIA SAUDITA YG MEMAKAI Hukum ISLAM. Niat SAYA YANG BAIK TADI TIDAK sampai. KETIKA BORDING PAS SAYA SDH DI LEGALE OLH PIHAK IMIGRASI MALAYSIA UTK BERANGKAT KE BRUNAI PADA HARI RABU TGL 1812017 JAM 06:40. DI Depan Pintu GATE Q5. SAYA DI ARRESTO OLH 2 ORANG DARI PIHAK Air Asia Lelaki DAN Perempuan. Lelaki BERNAMA. MOHMD. RIZWAN DGN Alasan: SAYA TIDAK MEMBELI TIKET UTK Pulang KE INDONESIA KAMI DARI PIHAK Air Asia TDK BISA MEMBERANGKATKAN SAYA KE BRUNAI. LALU SAYA MELAPORKAN KE IMIGRASI UTK MENOLONG SAYA AGAR SAYA BISA terbang KE BRUNAI KRN IMIGRASI MALAYSIA SDH MELEGAL BORDING PAS SAYA. JK SAYA YANG BERSALAH TENTU IMIGRASI TDK MELEGAL BORDING PAS SAYA UTK KE BRUNAI. IMIGRASI MALAYSIA Bilang PADA SAYA. SAYA HRS tuntun PIHAK Air Asia UTK Menganti TIKET PESAWAT SAYA. LALU SAYA MINTA Tolong KPD IMIGRASI UTK MENGATAKANNYA. TAPI IMIGRASI MALAYSIA TDK BERSEDIA MENOLONG SAYA. LALU SAYA RAPPORTO KE POLIZIA MALAYSIA ATAS PERISTIWA YANG MENIMPA SAYA. TAPI POLIZIA MALAYSIA PUN TDK MENOLONG SAYA. LALU TIKET PESAWAT SAYA PUN OLH PIHAK Air Asia TDK MAU MEREFUND NYA. Uang TIKET SAYA TUJUAN BRUNAI YG SDH DI LEGALE OLH PIHAK IMIGRASI MALAYSIA DINYATAKAN HANGUS OLH PIHAK Air Asia. DAN SAYA PUN Ingin MEMBELI TIKET Pulang KE INDONESIA TIKET KE BRUNAI YG BERANGKAT JAM 06:40 Tolong JADIKAN JAM 10 PAGI. DAN SAYA BELI TIKET Pulang KE INDONESIA. TAPI PIHAK Air Asia TIDK MENERIMANYA SAYA Harus MEMBELI TIKET PP LAGI DAN TIKET INI DI NYATAKAN HANGUS. Uang SAYAPUN TIDAK DI RIMBORSO Oleh PIHAK AIR ASIA DI MALAYSIA KRN PERISTIWA ITU TERJADI DI KLIA 2 airpot INTEL KL MALESIA. LALU POLIZIA MALAYSIA Bilang KPD SAYA. SAYA Lebih BAIK Pulang KE INDONESIA LAGI. KRN niat SAYA TAK ADA Ingin KE MALESIA. BARU Pertama X TRANSITO KE MALAYSIA DGN PESAWAT Air Asia. SAYA DI OPER OPER SPT BOLA OLH ORANG ORANG MALAYSIA KRN SAYA sendiri UTK Pertama X VISITA. SLMA INI SAYA pergi HAJJ. Umrah Bersama ROMBONNGAN. KRN niat Janji SAMA Allah. MAKA SAYA pergi sendiri KE NEGARA BRUNAI. PASPOR SAYA SDH 3 X PERGANTIAN BKN PASPOR Baru. PADA HARI Kamis TGL 1912017 AKHIR NA SAYA Pulang KE INDONESIA DAN BELI LAGI TIKET Pulang dengan PESAWAT Air Asia. PERTANYAAN SAYA: 1. APA BENAR Untuk VISITA KE NEGARA BRUNAI Harus MEMBELI TIKET GO e ritorno. SPT Yang Di KATAKAN OLH PIHAK AIR ASIA DI KLIA 2 airpot INTEL KL MALESIA. SDGKAN SAYA SDH DI INTERVIU OLH PIHAK IMIGRASI TUJUAN SAYA KE BRUNAI DAN PIHAK IMIGRASI SDH Melihat TIKET SAYA CUMA TIKET pergi SAJA. MAKANYA PIHAK IMIGRASI MELEGAL BORDING PAS SAYA UTK KE BRUNAI. 2. APA BENAR Jika KE BRUNAI Hanya BISA 14 HARI SAJA UTK VISITA SEPERTI KATA KATA PIHAK Air Asia YANG BERNAMA MOHMD. RIZWAN YG MENYETOP SAYA UTK TDK BERANGKAT KE BRUNAI. PADAHAL PIHAK IMIGRASI MALAYSIA DAN Pekanbaru MENGATAKAN BISA SATU BULAN. DAN PIHAK PENGADILAN (Mahkamah) DI Pekanbaru MENGATAKAN Untuk PINDAH Warga NEGARA DAN Ingin MENJADI Warga NEGARA Yang Di TUJU Harus BERADA DI SANA SEKURANG KURANGNYA 5 TAHUN TIDAK KELUAR DARI NEGARA ITU. SEBELUM SAYA BERANGKAT. SAYA TERLEBIH DAHULU mencari Informasi KE IMIGRASI DAN PENGADILAN NEGRI (Mahkamah) DAN IMIGRASI Pekanbaru MENGATAKAN KEPADA SAYA BAHWA KE NEGARA BRUNAI TIDAK MEMAKAI VISA UNTK INDONESIA JK CUMA VISITA SAJA. SEDANGKAN PIHAK Air Asia YANG YANG BERNAMA MOHMD. RIZWAN TDK MEIZINKAN SAYA UTK BERANGKAT MEMINTA VISA Kerja KE BRUNAI. SAYA KATAKAN KEPDA PIHAK Air Asia MOHMD RIZWAN SAYA KE BRUNAI Hanya VISITA. 3. BISAKAH SAYA DI Terima Untuk MENJADI Warga NEGARA BRUNAI. KRN SAYA Lebih SESUAI TINGGAL DI NEGARA ISLAM YANG MEMAKAI hukum ISLAM Ahlul Sunnah wal JAMA8217AH. Hanya 2 NEGARA SAJA YANG SAYA INGINKAN DI SELURUH DUNIA NAK Ingin PINDAH Warga NEGARA YANG TIDAK ADA TEMPAT TEMPAT MAKSIAT NA YAITU: 1. NEGARA ARABIA SAUDITA 2. NEGARA BRUNAI Bandar Seri Begawan. SAYA MOHON BANTUAN RAJA BRUNAI DARULSALAM Hassanal BOLKIAH. Muzakarah Jakim Berkenaan Hukum Forex Trading Zaharuddin Abd Rahman Setelah berhempas Pula melayan bantahan sebahagian, komentar dan Tidak PUA hati pedagang matawang Asing (Forex Trader) sejak tahun 2008 iaitu sejak dari Awal saya menyediakan kajian ringkas yang dipaparkan di web ini, boleh dirujuk artikel tersebut di collegamento berikut: - Saya bersyukur Kerana semalam Telah diadakan Satu muzakarah besar yang dihadiri Oleh Lebih 200 orang ilmuan Shariah, ulama, Ahli Ekonomi, banchieri dan peguam. Tiga Kertas Kerja dibentangkan. Kertas Kerja pula bukanlah disediakan Oleh individu tetapi dibuat Secara berkumpulan. Ini bermakna Kertas Kerja tersebut wajar diberikan Lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian Secara kolektif yang akan sememangnya Lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individu. Bukan sekadar itu, Malah Kumpulan pengkaji Juga Telah mencuba sendiri berdagang melalui salah Satu piattaforma di forex bagi mendapatkan kejelasan maksimum sebelum menyimpulkan sebarang hukum. Selain itu, mereka Juga Telah bertemu dengan penyedia piattaforma FOREX ITU sendiri di samping beberapa Siri temubual dengan pedagang FOREX yang berpengalaman. Justeru, saya Kira, FOREX perdagang Tidak boleh sama sekali mempertikaikan kefahaman para pengkaji kerana penyelidikan mereka Jauh Lebih Dalam dari Hanya sekadar pengalaman, tambahan pula penyelidik Juga menrima Informasi Rasmi dari pihak regolatore Bank Negara Malaysia selaku. Hasil daripada kajian Kumpulan pengkaji Pertama yang dianggotai Oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Bin Som, il Dr. Marjan Muhammad, Ust Luqmanul Hakim Hussain, En. Wan Wan Norhaziki Abdul Halim. Kesimpulan mereka mencatatkan seperti berikut: - 1. Spot forex yang dijalankan Oleh individu piattaforma melalui internet agak berbeza daripada posto konsep forex yang dijalankan di peringkat interbancario. Dari satu sudut, ia dibuat berdasarkan spot forex dari Segi di prezzo Lani (spot value), tetapi dari Segi penyelesaian ia Tidak berlaku berdasarkan T2. Malah penyelesaian Tidak akan berlaku selagi pedagang Tidak menutup posisi yang dibukanya. Namun, dari sudut di Più, forex spot Visualizzati di recente Lebih mirip kepada forex in avanti, kerana apabila pedagang membeli sesuatu matawang daripada broker, beliau Tidak akan dapat memiliki matawang yang dibelinya. Sebaliknya, pedagang akan menikmatinya setelah beliau menjualnya semula kepada mediatore pada waktu hadapan. Apa yang membezakan spot forex Oleh individu dengan avanti forex ialah Kadar tukaran matawang masa hadapan Adalah tetap iaitu Kadar yang dipersetujui pada Tarikh transaksi, manakala Kadar tukaran matawang Dalam spot forex Tidak tetap, tetapi berdasarkan Turun Naik di prezzo pasaran matawang yang didagangkan. 2. Kerajaan Malesia Tidak mengiktiraf sebarang urusniaga matawang Asing yang dibuat melalui saluran-saluran yang Tidak sah. Malah, terdapat peruntukan perundangan yang Jelas berhubung larangan tersebut, iaitu melalui Seksyen 3 (1) dan Seksyen 4 (1), (2) dan (3) Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953. Mana-mana individu dilarang sama sekali berurus Niaga matawang Asing, kecuali setelah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Asing, iaitu Gabenor Bank Negara Malaysia. 3. Berdasarkan beberapa ISU syariah yang diketengahkan termasuk ISU qard leva, riba al-nasiah interesse di rollover, Qabd, matawang menjual Yang tiada Dalam pegangan (Qabd) Dan spekulasi yang melibatkan perjudian, ternyata Operasi spot forex Secara linea Oleh individu Adalah Tidak mengikut landasan syarak yang Telah digariskan berhubung jualbeli matawang (baia alSarf). Manakala satu Kumpulan Lagi datangnya dari Universiti Utara Malesia yang dianggotai Oleh Prof. Dr. Madya Asmadi Mohd Naim, il Dr. Hasniza Mohd Taib, il Dr. Muhammad Hussain Nasri. Kertas mereka menyimpulkan seperti berikut: - Berdasarkan perbincangan di ATAS, forex perdagangan linea Adalah Tidak dibenarkan Oleh Syarak kerana adanya perkara-perkara yang menyalahi Syarak iaitu. io. Pembelian wang Tunai dilakukan Secara kredit Adalah Terang-terangan bertentangan dengan kontrak Sarf dan mengandungi Unsur riba. ii. Sekiranya pembelian Kredit ITU ditakyifkan sebagai pemberian pinjaman Oleh broker, perkara tersebut Masih termasuk Dalam Aktiviti yang dilarangkan Oleh Syarak kerana mengandungi Unsur mendapat manfaat dari pinjaman, dan larangan mengumpulkan pinjaman dan Jual-beli. iii. Menjual matawang Secara menangguhkan penyerahan Adalah dilarang Oleh Syarak. Condizioni Costi Qabd Dalam majlis Tidak wujud di Dalam transaksi ini. Keharusan melewatkan penyerahan (Qabd) Tidak boleh diaplikasi Dalam urusniaga ini kerana Tidak termasuk di Dalam konsep darurat Bagi transaksi autentico. iv. Urusniaga mediatore Secara mengandungi linea ini Unsur baia al-najsy iaitu peniaga menawarkan di prezzo Bukan untuk memiliki matawang sebaliknya untuk memberi faedah kepada penjual melalui kenaikan di prezzo. v. Urusniaga ini Juga mengandungi ihtikar yang dilarang Oleh Syarak. VI. Urusniaga ini Juga mengandungi Unsur perjudian yang bergantung kepada Turun Naik di prezzo atau Angka. Saya Hanya berfungsi sebagai pengulas Dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir col respiratore kesimpulan yang dibuat Oleh kedua-dua Kumpulan Adalah sama dengan kesimpulan yang Telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang Lalu, dengan ITU, saya menyeru kepada semua pedagang matawang yang Tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir Kembali demi kebaikan iman dan pendapatan Masing-Masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai, pembaca boleh scarica Kertas Kerja mereka (yang Belum diedit selepas muzakarah) bacaan untuk ASAS. Sebarang permasalahan bolehlah Terus disampaikan kepada mereka. Zaharuddin Abd Rahman zaharuddin 1 giugno 2011 Saya bersyukur kerana semalam Telah diadakan Satu muzakarah besar yang dihadiri Oleh Lebih 200 orang ilmuan Shariah, ulama, Ahli Ekonomi, banchieri dan peguam. Tiga Kertas Kerja dibentangkan. Kertas Kerja pula bukanlah disediakan Oleh individu tetapi dibuat Secara berkumpulan. Ini bermakna Kertas Kerja tersebut wajar diberikan Lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian Secara kolektif yang akan sememangnya Lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individu. Saya Hanya berfungsi sebagai pengulas Dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir col respiratore kesimpulan yang dibuat Oleh kedua-dua Kumpulan Adalah sama dengan kesimpulan yang Telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang Lalu, dengan ITU, saya menyeru kepada semua pedagang matawang yang Tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir Kembali demi kebaikan iman dan pendapatan Masing-Masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai, pembaca boleh scarica Kertas Kerja mereka (yang Belum diedit selepas muzakarah) bacaan untuk ASAS. Sebarang permasalahan bolehlah Terus disampaikan kepada mereka Aggiungi questa pagina ai tuoi preferiti siti di social bookmarking più.